HEADLINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next
Peta

Peta

Tim Kreatif Kec....... Read more

SOP KECAMATAN MUNJUNGAN

SOP KECAMATAN MUNJUNGAN

  STANDARO PERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN KECAMATAN MUNJUNGAN         KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016                         DAFTAR ISI BAB I Latar Belakang ............................................................................................................................................... 1 BAB II Gambaran Umum a.    Pengertian ......................................................................................................................................... 3 b.    Manfaat  ........................................................................................................................................... 3 c.    Landasan Hukum .............................................................................................................................. 4 d.    Tujuan... Read more

Keadaan geografis kec.Munjungan

Kecamatan Munjungan merupakan bagian wilayah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak diantara 8° "22 19' - 8° 4'23' LS dan 111° 27'46 - 111° 39'40 BT. Batas-batas administrasinya... Read more

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

  STRUKTUR   ORGANISASI    DAN   TATA  KERJA KECAMATAN MUNJUNGAN   Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah... Read more

Peta

Tim Kreatif Kec.......

BEZETING KANTOR KECAMATAN MUNJUNGAN

DUK KANTOR KECAMATAN MUNJUNGAN

SOP KECAMATAN MUNJUNGAN

 

STANDARO PERASIONAL PROSEDUR

 ( SOP )

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DILINGKUNGAN

KECAMATAN MUNJUNGAN

 
   


 

KECAMATAN MUNJUNGAN

KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2016

 

 

                    DAFTAR ISI

BAB I

Latar Belakang ............................................................................................................................................... 1

BAB II

Gambaran Umum

a.    Pengertian ......................................................................................................................................... 3

b.    Manfaat  ........................................................................................................................................... 3

c.    Landasan Hukum .............................................................................................................................. 4

d.    Tujuan .............................................................................................................................................. 4

BAB III

SOP KECAMATAN MUNJUNGAN ............................................................................................................... 5

a.    Visi dan Misi ....................................................................................................................................... 5

b.    Struktur Organisasi Tata Kerja .............................................................................................................. 6

c.    Tugas   dan Fungsi ............................................................................................................................. 7


BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah ( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan ) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, antara lain kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Inpres No. 7 Tahun 1999 ), dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004). Langkah ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebelumnya kebijakan serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden ( Inpres ) maupun Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan asas demokratis demi terwujudnya good goverment dan good governance untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu dipandang rumit dan berbeli-belit. Era reformasi yang identik dengan hak asasi, masyarakat selalu merasa kurang puas atas pelayanan pemerintah saat ini. Untuk mengubah presepsi tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah demi terwujudnya pelayanan prima, selain usaha pemerintah dengan penetapan Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, Pemerintah juga membuat kebijakan baru yakni yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI/21/M.PAN/I/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan yang ditetapkan tidak akan terwujud sesuai harapan dan keinginan tanpa dukungan dari berbagi pihak yang terkait, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berperan ganda sebagaii Pelakasana dan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan.

Standar Operasional Prosedur ( SOP )  Kecamatan Munjungan ditetapkan demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah ( Desa ) sampai dengan Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk menunjang kinerja Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk mensosialisasikan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) kepada masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


BAB II GAMBARAN UMUM

a.    Pengertian

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi ) dan sebagai alat Penilaian Kinerja Instasi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Dengan diterapkannya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) di masing-masing instansi, diharapkan pelaksanaan roda pemerintahan bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi serta untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

b.     Manfaat

Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun manfaat dari Standar Operasional Prosedur( SOP ) Sebagai berikut :

1.    Menstandarkan  cara  yang  harus  dilakukan  dalam  menyelesaikan   pekerjaan,   mengurangi  kesalahan atau kelalaian;

2.       Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkann dapat berlangsung sebagaimana mestinya;

3.    Menjamin   tersedianya data untuk penyempurnaan proses;

4.    Meningkatkan   akuntabilitas   dengan   melaporkan   dan   mendokumentasikan   hasil   dalam   pelaksanaan tugas;

5.    Memberikan cara kongkrit untuk perbaikan kinerja;

6.    Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih;

7.    Membantu pegawai menjadi lebih mandiri;

8.    Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedur;

9.    Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan.

c.      Landasan Hukum

1.       Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi jawa Timur;

2.       Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah;

3.       Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;

6.       Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI 21/M.PAN/I 112008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

7.         Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

8.         Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Trenggalek.

d.       Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standard yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standard atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang diberikan oleh  Kecamatan Munjungan. Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi, maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun staf yang memberi layanan akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi selama proses layanan. Dengan demikin dapat dipastikan melalui SOP ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.


BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  KECAMATAN MUNJUNGAN

 

A.      VISI DAN MISI KECAMATAN MUNJUNGAN                                                                 1.      VISI

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan,  Kecamatan Munjungan yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun kedepan, maka  Kecamatan Munjungan menetapkan Visi sebagai berikut: BERKEMBANGNYA SUMBER DAYA DAN POTENSI WILAYAH ADALAH WUJUD PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT “.

Visi tersebut diatas mengandung pengertian sebagai berikut :

1.    Berkembangnya adalah segala sesuatu yang mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

2.    Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat digunakan untuk mencapai hasil guna memenuhi  kebutuhan hidup;

3.    Potensi wilayah merupakan segala sesuatu yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam lainnya;

4.    Pelayanan prima adalah segala hal, cara atau hasil pekerjaan melayani yang terbaik bagi pelanggannya.

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Munjungan, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

 2.      MISI

Misi  adalah  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah,  agar  tujuan  organisasi dapat  terlaksana dan berhasil dengan baik.   Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkanseluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa-masa mendatang. Dari gambaran tersebut diatas,   maka ditetapkan misi  Kecamatan Munjungan adalah sebagai berikut :

1.    Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;

2.    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

3.    Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang akuntabel;

4.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada;

 

B.     STRUKTUR   ORGANISASI    DAN   TATA  KERJA

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan   serta   bertanggung   jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.Struktur   Organisasi Tata Kerja Kecamatan Munjungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Trenggalek, sebagai   berikut :

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


C.    TUGAS   DAN   FUNGSI   KECAMATAN  MUNJUNGAN

Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Munjungan sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Trenggalek sebagaimana berikut   :

1.    Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan Kebijakan Bupati.

2.     Sekretaris Kecamatan

 1.   Pengkoordinasian  perumusan kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan Kebijakan Camat;

2.         Perumusan Kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;

3.         Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;

4.         Pengordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan:

5.     Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3.    Kasubag Umum dan Kepegawaian

1.         Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

2.         Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

3.         Menyiapkan data sebagai  bahan sebagai penyusunan program dan / atau kegiatan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian;

4.         Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

5.          Menyiapkan bahan pertimbangan DP3 bagi Petugas Lapang SKPD lain yang berada di Kecamatan;

6.          Melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan Kecamatan;

 

 

7.         Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja, serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum dan kepegawaian;

8.          Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

4.       Kasubbag  Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

1.         Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pelaporan serta administrasi keuangan;

2.         Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan serta administrasi keuangan;

3.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan / atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan serta administrasi keuangan;

4.         Melakukan kegiatan pelayanan administrasi  perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

5.         Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan ;

6.          Melakukan penatausahaan keuangan kecamatan;

7.         Melakukan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kerja perencanaan , pelaporan dan administrasi keuangan;

8.         Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

5.   Kepala Seksi Tata Pemerintahan

1.         Menyiapkan dan menganalisa data  sebagai bahan perumusan kebijakan operasional  tata pemerintahan;

2.         Mengumpulkan dan menganalisa  data sebagai bahan koordinasi  dan pembinaan tata pemerintahan;

3.         Menyiapkan data sebagai bahan  penyusunan program  dan / atau kegiatan tata pemerintahan;

4.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tata pemerintahan;

5.         Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan / keagrariaan;

6.         Mengumpulkan  dan menganalisa data sebagai  bahan penyusunan monografi  wilayah kecamatan;

7.         Menyiapkan data  sebagai bahan pembinaan dan  fasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan kepala desa, perangkat  Desa, pimpinan dan anggota Badan  Permusyawaratan Desa (BPD);

8.         Menyiapkan data sebagai  bahan  pembinaan dan fasilitasi penyusunan  Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Desa, Peraturan Kepala Desa dan / atau Kepala Kelurahan  serta Keputusan Kepala Desa dan / atau Kepala Kelurahan;

9.          Melakukan inventarisasi tanah kas desa dan tunjangan penghasilan aparat  Pemerintah Desa;

10.      Menyiapkan bahan pembinaan politik dan Idiologi Negara ;

11.      Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi  penyelenggaraan kerjasama antar desa / Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di Desa / Kelurahan;

12.      Menyiapkan data sebagai bahan  fasilitasi optimalisasi  pemanfaatan tanah kas desa  dan kekayaan desa lainnya  maupun penggalian sumber – sumber pendapatan desa;

13.      Menyiapkan bahan koordinasi  dalam rangka fasilitasi  pengumpulan data kependudukan;

14.      Melakukan kegiatan pelayanan teknis  dan administrasi pemerintahan desa  dan / atau kelurahan;

15.      Membantu penyelenggaraan  pemilihan umum  ( Pemilihan Bupati,  Pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden dan  Pemilihan Legislatif) ;

16.      Membantu dan memfasilitasi  serta mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan  Pajak Bumi dan  Bangunan;

17.      Melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahn desa dan kelurahan;

18.      Monitoring dan evaluasi  pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

19.      Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

6.       Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1.         Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perekonomian dan pembangunan;

2.         Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perekonomian dan pembangunan;

3.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan / atau kegiatan perekonomian dan pembangunan;

4.   Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perekonomian dan pembangunan;

5.      Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga – lembaga perekonomian masyarakat desa / kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;

6.         Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan sarana prasarana desa / kelurahan;

7.         Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan desa kelurahan dan / atau kecamatan;

8.         Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi kegiatan operasional ekonomi pembangunan di wilayah kecamatan;

9.            Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;

10.      Menyiapkan data sebagia bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil desa / kelurahan;

11.      Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan pembangunan;

12.      Melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan pembangunan;

13.      Monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

14.   Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

 7.       Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

1.         Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang kesejahteraan rakyat;

2.    Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

3.    Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan / atau kegiatan kesejahteraan rakyat;

4.    enyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kesejahteraan rakyat;

5.      Menyaipkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan;

6.  Menyiapkan data sebagai bahan dan mengoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;

7.         Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pendidikan  dan keagamaan / kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah;

8.  Menyiapkan data sebagai bahan dan mengoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;

9.    Mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengiriman penyaluran dan pendistribusian bantuan – bantuan sosial;

10.     Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pendataan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

11.     Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesehatan masyrakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

12.     Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kesejahteraan rakyat;

13.     Melakukan pendataaan hasil kerja kesejahteraan rakyat;

14.     Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

15.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

8.       Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

1.   Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum;

2.         Mengumpulkan dan menganlisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

3.    Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan / atau kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

4.   Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum;

5.      Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta komponen perlindungan masyarakat ( LINMAS);

6.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan;

7.        Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan upacara – upacara peringatan hari besar nasional / Upacara Kenegaraan;

8.   Melakukan serta mengkoordinir pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan Perundang –undangan lainnya;

9.      Membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ( Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif);

10.  Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat Pelanggaran HAM dan masalah sosial;

11.      Menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan rekomendasi ijin ganguan ( HO) dan perijinan lainnya;

12.      Malakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketentraman dan ketertiban umum;

13.      Melakukan pendataan hasil kerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;

14.      Monitoring dan evaluasi  pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

15.       Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;


SOP PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN



         PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

      KECAMATAN MUNJUNGAN

Nomor

188/       /406.059/2016

Tanggal Pembuatan

           Maret 2016

Tanggal Revisi

 

Disahkan Oleh

Camat Munjungan

Nama SOP

Prosedur Layanan Rekomendasi  Pencatatn Sipil dan Kependudukan

 

Dasar Hukum :

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.   Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

2.   PP 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

3.       PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

4.Peraturan Presiden Nomor 25 tahun Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5.       Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek;

6.     Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  Aparatur pada Satuan Kerja Tingkat Daerah.

1.       Kasi Tata Pemerintahan;

2.       Operator Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

3.       Pengadministrasian Pencatatan Sipil dan Kependudukan.

 

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.      SOP Pelayanan Penerbitan Pencatatn Sipil dan Kependudukan

2.      SOP Pemberian Rekomendasi Pencatatn Sipil dan Kependudukan di  Luar Wewenang Camat.

1.      Komputer / Laptop;

2.      Alat Komunikasi;

3.      Buku Kerja;

4.      Nota Dinas dan Lembar Disposisi

5.      Ruang Tunggu

Peringatan :

 

Pencatatn dan Pendataan :

1.      Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;

2.      Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait;

 

 

1.      Bermanfaat untuk validasi Pencatatan sipil dan Kependudukan;

2.      Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten;

3.      Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

 

 

 

No.

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Ket

Pemohon

Staf

Kasi

Sekcam

Camat

Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Pemohon membawa / melengkapi berkas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Registrasi berkas masuk dan verifikasi data kependudukan

 

 

 

a.      Lembar disposisi

b.      Bolpoin

5 Menit

Agenda, dan arsip surat masuk

 

3.

Surat (yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke operator kependudukan

 

 

 

a.      Kertas

b.      Buku agenda

c.      Surat masuk

5-10 Menit

Data Verifikasi dan Registrasi

 

4.

Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel

 

 

 

a.      Kertas

b.      Komputer / Laptop

5 Menit

-

 

5.

Surat diserahkan pada warga, kemudian diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 

 

a.      Kertas

b.      Bolpoin

5 Menit

Surat Pengantar

 

                             

  

        Munjungan,   Maret  2016

         Camat  Munjungan

 

 

      SYAHAR MUSYAFAK,SE

             Pembina Tk. I

     NIP. 19660118 198703 1 006

 

 

 

SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN (SKM)


 

         PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

      KECAMATAN MUNJUNGAN

Nomor

188/       /406.059/2016

Tanggal Pembuatan

           Maret 2016

Tanggal Revisi

 

Disahkan Oleh

Camat Munjungan

Nama SOP

Prosedur Layanan Rekomendasi  Penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM)

 

Dasar Hukum :

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.       PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

2.    Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek;

3.       Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

4.       Perda Kab. Trenggalek Nomor :19 tahun 2010 tentang tatacara pemberian bansos pelayanan kesehatan bagi pasien miskin pasien tidak mampu di puskesmas dan  RSUD dr. Soedomo;

5.    Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  Aparatur pada Satuan Kerja Tingkat Daerah.

1.       Kasi  Kesejahteraan Sosial;

2.       Pengadministrasian Penerbitan SKM

 

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.      SOP Pelayanan Penerbitan Pengantar Surat Keterangan Miskin

 

1.      Komputer / Laptop;

2.      Alat Komunikasi;

3.      Buku Kerja;

4.      Nota Dinas dan Lembar Disposisi

5.      Ruang Tunggu

Peringatan :

 

Pencatatn dan Pendataan :

1.      Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;

2.      Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait;

 

1.      Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten;

2.      Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

 

 

 

No.

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Ket

Pemohon

Staf

Kasi

Sekcam

Camat

Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Pemohon membawa / melengkapi berkas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Registrasi berkas masuk

 

 

 

a.      Lembar disposisi

b.      Bolpoin

5 Menit

Agenda, dan arsip surat masuk

 

3.

Verifikasi Data SKM

 

 

 

 

a.      Kertas

b.      Buku agenda

c.      Surat masuk

5-10 Menit

Data Verifikasi dan Registrasi

 

4.

Surat  ( yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke pengadministrasi penerbitan SKM

 

 

 

a.      Kertas

b.      Komputer / Laptop

5 Menit

-

 

5.

Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel

a.      Kertas

b.      Bolpoin

10 Menit

-

 

6.

Surat diserahkan pada warga, kemudian dibawa ketempat berobat

 

 

 

 

a.      Kertas

 

5 Menit

SKM

 

                             

Munjungan,   Maret  2016

         Camat  Munjungan

 

 

      SYAHAR MUSYAFAK,SE

             Pembina Tk. I

     NIP. 19660118 198703 1 006

 

 

 

SOP PELAYANAN LEGALISASI SURAT, DAN REKOMENDASI SURAT - SURAT


 

         PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

      KECAMATAN MUNJUNGAN

Nomor

188/       /406.059/2016

Tanggal Pembuatan

           Maret 2016

Tanggal Revisi

 

Disahkan Oleh

Camat Munjungan

Nama SOP

Prosedur Layanan Legalisasi Surat dan Rekomendasi Surat - Surat

 

Dasar Hukum :

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.       PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

2.       Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek;

3.      Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  Aparatur pada Satuan Kerja Tingkat Daerah.

1.       Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2.       Pengadministrasian Pelayanan Umum

 

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.       SOP Pelayanan Legalisasi Surat dan Rekomendasi Surat - Surat

1.      Buku Kerja;

2.      Nota Dinas dan Lembar Disposisi

3.      Ruang Tunggu

Peringatan :

 

Pencatatn dan Pendataan :

1.      Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan ( bawa arsip yang asli);

2.      Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait;

 

 

1.      Bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;

2.      Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten;

3.      Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

 

 

 

No.

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Ket

Pemohon

Staf

Kasi

Sekcam

Camat

Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Pemohon membawa / melengkapi berkas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Registrasi berkas masuk

 

 

 

 

a.      Bolpoin

5 Menit

Agenda, dan arsip surat masuk

 

 

3.

 

Verifikasi Data

 

 

 

 

a.      Kertas

b.      Bolpoin

5-10 Menit

Validasi

 

4.

Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel

 

a.      Kertas

b.      Buku agenda

c.      Surat masuk

5 Menit

 

 

5.

Surat diserahkan pada warga, kemudian dibawa ke Polsek dan Koramil

 

 

 

 

 

5 Menit

Berkas legalisasi

 

                             

 

 

 

      Munjungan,   Maret  2016

         Camat  Munjungan

 

 

      SYAHAR MUSYAFAK,SE

             Pembina Tk. I

     NIP. 19660118 198703 1 006

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN GANGGUAN (HO)


 

         PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

      KECAMATAN MUNJUNGAN

 

Nomor

188/       /406.059/2016

Tanggal Pembuatan

           Maret 2016

Tanggal Revisi

 

Disahkan Oleh

Camat Munjungan

Nama SOP

Prosedur Layanan Penerbitan Rekomendasi  Izin Gangguan (HO) dan IMB

 

Dasar Hukum :

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.       PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

2.    Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek;

3.   Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  Aparatur pada Satuan Kerja Tingkat Daerah.

4.  Lembaran Daerah Nomor : 3 tahun 2010 tentang Izin Gangguan

1.       Kasi  Trantibum;

2.       Pengadministrasian Penerbitan  HO dan IMB

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.      SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan HO;

 

1.      Komputer / Laptop;

2.      Alat Komunikasi;

3.      Buku Kerja;

4.      Nota Dinas dan Lembar Disposisi

5.      Ruang Tunggu

Peringatan :

 

Pencatatn dan Pendataan :

1.      Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;

2.      Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait;

 

 

1.      Bermanfaat untuk tertib administrasi;

2.      Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten;

3.      Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

 

 

 

No.

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Ket

Pemohon

Staf

Kasi

Sekcam

Camat

Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Pemohon membawa / melengkapi berkas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Registrasi berkas masuk

 

 

 

a.      Lembar disposisi

b.      Bolpoin

5 Menit

Agenda, dan arsip surat masuk

 

3.

Verifikasi Data IMB dan HO

 

 

 

 

a.      Kertas

b.      Buku agenda

c.      Surat masuk

5-10 Menit

Data Verifikasi dan Registrasi

 

4.

Surat  ( yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke pengadministrasi IMB dan HO

 

 

 

a.      Kertas

b.      Komputer / Laptop

10 Menit

-

 

5.

Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel

 

a.      Kertas

b.      Bolpoin

5 Menit

Surat Pengantar

 

6.

Surat diserahkan pada warga, kemudian dibawa ke KPPM

 

 

 

 

a.      Kertas

 

10 Menit

Pengantar IMB dan HO

 

                             

 

      Munjungan,   Maret  2016

         Camat  Munjungan

 

 

      SYAHAR MUSYAFAK,SE

             Pembina Tk. I

     NIP. 19660118 198703 1 006

 

 

 

 

SOP PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)


 

         PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

      KECAMATAN MUNJUNGAN

Nomor

188/       /406.059/2016

Tanggal Pembuatan

           Maret 2016

Tanggal Revisi

 

Disahkan Oleh

Camat Munjungan

Nama SOP

Prosedur Layanan Rekomendasi  Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

 

Dasar Hukum :

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.       PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

2.    Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek;

3.       Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

4.   Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  Aparatur pada Satuan Kerja Tingkat Daerah.

1.       Kasi  Kesejahteraan Sosial;

2.       Pengadministrasian Penerbitan SKM

 

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.      SOP Pelayanan Penerbitan Pengantar Surat Keterangan Catatn Kepolisian (SKCK)

 

1.      Komputer / Laptop;

2.      Alat Komunikasi;

3.      Buku Kerja;

4.      Nota Dinas dan Lembar Disposisi

5.      Ruang Tunggu

Peringatan :

 

Pencatatn dan Pendataan :

1.      Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;

2.      Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait;

 

1.      Bermanfaat untuk tertib administrasi;

2.      Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten;

3.      Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

 

 

 

No.

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Ket

Pemohon

Staf

Kasi

Sekcam

Camat

Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Pemohon membawa / melengkapi berkas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Registrasi berkas masuk

 

 

 

a.      Lembar disposisi

b.      Bolpoin

5 Menit

Agenda, dan arsip surat masuk

 

3.

Verifikasi Data SKCK

 

 

 

 

a.      Kertas

b.      Buku agenda

c.      Surat masuk

5-10 Menit

Data Verifikasi dan Registrasi

 

4.

Surat  ( yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke pengadministrasi penerbitan SKCK

 

 

 

a.      Kertas

b.      Komputer / Laptop

10 Menit

-

 

5.

Surat diserahkan kepada Sekcam untuk paraf, dan ditandatangani Camat kemudian distempel

 

a.      Kertas

b.      Bolpoin

5 Menit

-

 

6.

Surat diserahkan pada warga, kemudian dibawa ke Kepolisian

 

 

 

 

a.      Kertas

 

5 Menit

Pengantar SKCK

 

                             

 

      Munjungan,   Maret  2016

         Camat  Munjungan

 

 

      SYAHAR MUSYAFAK,SE

             Pembina Tk. I

     NIP. 19660118 198703 1 006

 

 

 

SOP PELAYANAN REKOMENDASI PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN


 

         PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

      KECAMATAN MUNJUNGAN

Nomor

188/       /406.059/2016

Tanggal Pembuatan

           Maret 2016

Tanggal Revisi

 

Disahkan Oleh

Camat Munjungan

Nama SOP

Prosedur Layanan Rekomendasi Proposal Permohonan Bantuan

 

Dasar Hukum :

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.       PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

2.       Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek;

3.      Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  Aparatur pada Satuan Kerja Tingkat Daerah.

1.       Kasi Ekbang

2.       Pengadministrasian Rekomendasi Proposal

 

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.       SOP Pelayanan Rekomendasi Proposal permohonan Bantuan

1.      Komputer / Laptop;

2.      Alat Komunikasi;

3.      Buku Kerja;

4.      Nota Dinas dan Lembar Disposisi

5.      Ruang Tunggu

Peringatan :

 

Pencatatn dan Pendataan :

1.      Jika prosedur dan  persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan ;

2.      Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait;

 

 

1.      Bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;

2.      Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten;

3.      Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

 

 

 

No.

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Ket

Pemohon

Staf

Camat

Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pemohon membawa / melengkapi berkas

 

 

 

 

 

2.

Registrasi berkas masuk

 

 

a.      Bolpoin

5 Menit

Agenda, dan arsip surat masuk

 

3.

 

Verifikasi Data

 

 

 

a.      Kertas

b.      Bolpoin

5-10 Menit

Validasi

 

4.

Proposal ditandatangani Camat kemudian distempel

 

a.      Kertas

b.      Buku agenda

c.      Surat proposal masuk

5 Menit

 

 

5.

Proposal  diserahkan pada warga, kemudian dibawa ke alamat tujuan

 

 

 

5 Menit

Proposal yang sudah direkomen

 

                       

 

      Munjungan,   Maret  2016

         Camat  Munjungan

 

 

      SYAHAR MUSYAFAK,SE

             Pembina Tk. I

     NIP. 19660118 198703 1 006

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP